TUPOKSI

Bakesbangpol mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TATA KERJA

1.Kepala Bakesbangpol mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat yang meliputi bidang-bidang politik dan hubungan antar lembaga, integrasi bangsa, perlindungan masyarakat dan HAM, dan kewaspadaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bakesbangpol menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Bakesbangpol dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

  1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  3. Pengelolaan administrasi keuangan;
  4. Pengelolaan administrasi perlengkapan ;
  5. Pengelolaan urusan rumah tangga ;
  6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  7. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  8. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bakesbangpol;
  9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
  10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakesbangpol sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, sarana prasarana, dan administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kegiatan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, dan sarana prasarana ;
  2. Pengelolaan administrasi perkantoran rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, dan sarana prasarana;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian barang dilingkungan Bakesbangpol;
  4. Pengelolaan, pengamanan dan perawatan barang/peralatan inventaris serta gedung;
  5. Pengelolaan inventaris barang/peralatan serta pemeriksaan barang secara berkala;
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan keprotokolan, dan pengurusan administrasi perjalanan dinas;
  7. Penyiapan bahan pelaporan inventarisasi barang dan gedung ;
  8. Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan pegawai;
  9. Penyiapan bahan penilaian angka kredit pejabat fungsional ;
  10. Penyiapan bahan pembinaan administrasi disiplin pegawai;
  11. Penyiapan bahan analisa jabatan dan beban kerja;
  12. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan kepegawaian;
  13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bakesbangpol. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis Bakesbangpol;
  2. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kegiatan Bakesbangpol;
  3. Penyiapan bahan penyusunan profil Bakesbangpol;
  4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang – bidang ;
  5. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  6. Penyiapan bahan penyusunan LAKIP;
  7. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bakesbangpol;
  8. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan dan laporan kinerja Bakesbangpol;
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan dan mengendalikan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), belanja tidak langsung dan belanja langsung ;
  2. Penyiapan bahan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan lainnya ;
  3. Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan dan capaian kinerja keuangan;
  4. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Kepala Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Politik dan Hubungan Antar Lembaga. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

  1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program dibidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga;
  2. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif, lembaga penyelenggara pemilihan umum dan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat;
  3. Pelaksanaan pengolahan data partai politik, organisasi masyarakat dan Lembaga Sosial Masyarakat;
  4. Pelaksanaan pembuatan peta politik dan kekuatan partai politik hasil pemilu dan pilkada;
  5. Pelaksanaan fasilitasi dan mediasi kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama/ tokoh masyarakat, LSM, PTN dan PTS tentang pelaksanaan program organisasi;
  6. Pelaksanaan pemantauan kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama/tokoh masyarakat, LSM, PTN dan PTS;
  7. Pelaksanaan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dalam hubungan antar partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama/tokoh masyarakat, LSM, PTN dan PTS dengan pemerintah;
  8. Pelaksanaan koordinasi tugas dan program Politik dan Hubungan Antar Lembaga dengan instansi dan/atau lembaga terkait;
  9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program Politik dan Hubungan Antar Lembaga;
  10. Pelaksanaan koordinasi dengan kelompok kerja guna memproses PAW anggota DPRD;
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakesbangpol sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Kepala Sub Bidang Lembaga Politik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga dalam pengolahan data, koordinasi, kerjasama, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lembaga politik. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Lembaga Politik menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan bahan pengumpulan penyusunan kegiatan dengan Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif;
  2. Penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Partai Politik, Penyelenggaran Pemilu dan Lembaga Legislatif serta instansi dan/atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pendidikan politik dan pengembangan sistem politik;
  3. Penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dalam rangka fasilitasi proses penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Kediri;
  4. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif;
  5. Penghimpunan dan penyusunan data keberadaan jumlah dan kegiatan Partai Politik;
  6. Penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Penyelenggara Pemilu serta instansi dan/atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Kepala Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga dalam pengolahan data, koordinasi, kerjasama, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan bahan penyusunan data keberadaan jumlah dan kegiatan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
  2. Penyiapan bahan penyusunan kegiatan hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
  3. Penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta instansi dan/atau Lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pemberdayaan Lembaga Infra Struktur Politik ;
  4. Penyiapan bahan fasilitasi hal-hal yang terkait dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama/tokoh masyarakat, LSM, PTN dan PTS tentang pelaksanaan program organisasi;
  5. Penyiapan bahan evaluasi dan menyusun laporan tentang perkembangan kegiatan fasilitasi hubungan dengan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Kepala Bidang Integrasi Bangsa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dibidang integrasi bangsa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Integrasi Bangsa menyelenggarakan fungsi:

  1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program di bidang integrasi bangsa;
  2. Pelaksanaan penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan serta penghargaan kebangsaan;
  3. Pelaksanaan koordinasi tugas dan program kegiatan pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan dengan instansi dan atau lembaga terkait;
  4. Pelaksanaan penyelenggaraan fasilitator, sosialisasi dan pengembangan wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa dan pembauran bangsa;
  5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan aplikasi wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, pembauran bangsa serta nilai-nilai kebangsaan;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakesbangpol sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  7. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Integrasi Bangsa dalam pengolahan data, koordinasi, kerjasama, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Wawasan Kebangsaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :
  8. Penyiapan bahan penyusunan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan;
  9. Penyiapan bahan pengembangan dan aplikasi wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa serta nilai-nilai kebangsaan.
  10. Penyiapan bahan peningkatan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat;
  11. Penyiapan bahan sosialisasi wawasan kebangsaan, dan ketahanan bangsa dalam forum komunikasi kesatuan bangsa;
  12. Penyiapan bahan peningkatan forum komunikasi dan konsultasi etnis lokal antar umat beragama;
  13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Integrasi Bangsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Kepala Sub Bidang Pembauran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Integrasi Bangsa dalam pengolahan data, koordinasi, kerjasama, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pembauran. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pembauran menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan bahan penyusunan kegiatan di bidang Pembauran;
  2. Penyiapan bahan peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pembauran untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan antar golongan, etnis, suku serta umat beragama diberbagai aspek kehidupan masyarakat;
  3. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/ atau lembaga terkait dibidang Pembauran;
  4. Penyiapan bahan pengkajian masalah Pembauran dalam dimensi berbagai kehidupan;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Integrasi Bangsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan HAM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dibidang Perlindungan Masyarakat dan HAM. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan HAM menyelenggarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program dibidang Perlindungan Masyarakat dan HAM;
  2. Pelaksanaan penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat dan HAM dalam bidang demokrasi dan HAM dan pengembangan etika politik;
  3. Pelaksanaan koordinasi tugas dan program kegiatan Perlindungan Masyarakat dan HAM dan pengembangan etika politik dengan instansi dan/atau lembaga terkait;
  4. Pelaksanaan fasilitasi untuk pengembangan norma/nilai budaya demokratis dalam masyarakat sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara demi terwujudnya demokratisasi;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan Perlindungan Masyarakat dan HAM;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakesbangpol sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan HAM dalam pengolahan data, koordinasi, kerjasama, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan, bimbingan bidang Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan bimbingan teknis bidang Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  3. Penyiapan bahan kajian Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan tindakan-tindakan preventif dan reaktif dalam bidang Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  4. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

14. Kepala Sub Bidang Demokrasi dan HAM mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan HAM dalam pengolahan data, koordinasi, kerjasama, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Demokrasi dan Hak Azasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Demokrasi dan HAM menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan bahan penyusunan kegiatan pelaksanaan demokrasi dan penguatan HAM;
  2. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan demokrasi dan HAM dilingkungan aparat pemerintahan dan masyarakat;
  3. Penyiapan bahan kegiatan diseminasi dan pendidikan HAM untuk memantapkan pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional, berdimensi demokrasi dan HAM;
  4. Penyiapan bahan penumbuhan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap dan aspiratif serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
  5. Penyiapan bahan pemberian pertimbangan kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan HAM dalam pelaksanaan tugas;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


15. Kepala Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dibidang kewaspadaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kewaspadaan menyelenggarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program pencegahan dan penanganan konflik;
  2. Pelaksanaan pengoordinasian tugas dan program kegiatan fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik dengan instansi dan/atau lembaga terkait;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program pencegahan dan penanganan konflik;
  4. Pelaksanaan analisis potensi konflik, penanganan konflik dan rekonsiliasi serta rehabilitasi;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakesbangpol sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Kepala Sub Bidang Pencegahan Konflik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kewaspadaan dalam pengolahan data, koordinasi, kerjasama, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Konflik.Dalam mela ksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pencegahan Konflik menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dibidang pencegahan konflik;
  2. Penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data dibidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja;
  3. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait atau lembaga terkait dibidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja;
  4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat dan tenaga kerja;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

17. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kewaspadaan dalam pengolahan data, koordinasi, kerjasama, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Penanganan Konflik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas dibidang penanganan konflik sosial;
  2. Penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data dibidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing;
  3. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing;
  4. Penyiapan bahan pelaksanaan pemulihan situasi daerah konflik dan mendamaikan kelompok yang terlibat konflik;
  5. Penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kualitas dan memantapkan dibidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing;
  6. Penyiapan bahan pemetaan daerah rawan konflik;
  7. Penyiapan bahan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan penyebab kemungkinan terjadinya konflik sebagai bahan penyusunan kebijakan;
  8. Penyiapan bahan fasilitasi serta meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya diberbagai aspek kehidupan masyarakat guna rekonsiliasi dan rehabilitasi;
  9. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama dengan badan, dinas/instansi atau lembaga terkait dibdiang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing;
  10. Penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan masyarakat akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur;
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

18. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bakesbangpol sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bakesbangpol sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Go to top